Skip to main content

Apa Itu PT Perorangan dan Bagaimana Cara Mendirikan PT Perorangan



Sesuai UU Cipta Kerja Pendirian badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dapat dilakukan oleh satu orang sebagai Pemegang saham sekaligus Direktur. Sebagaimana telah diresmikannya Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 tahun 2020 (UU Cipta Kerja) Tentunya hal ini sangat mendukung kemudahan para pelaku usaha dalam membangun usahanya. 



PT Perorangan hanya dapat didirikan untuk kriteria usaha mikro dan kecil sesuai dengan PP No 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. 

Kriteria usaha mikro ditentukan berdasarkan modal usaha maksimal Rp 1 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau hasil penjualan tahunan maksimal Rp 2 miliar. 

Sementara usaha kecil ditentukan berdasarkan kepemilikan modal usaha lebih dari Rp1 miliar-Rp 5 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2 miliar-Rp15 milia

Dasar Hukum: 
  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. 
  • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil; 
  • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; 

Pengertian PT Perorangan 

PT Perorangan adalah Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil”. Dengan pengertian PT Perorangan tersebut, maka dapat diketahui bahwa PT Perorangan memiliki unsur perorangan dan unsur usaha mikro dan kecil. Dimana pembahasan lebih detil dijelaskan di bawah ini. 

Unsur Penting PT Perorangan Dalam pengertian PT di UU Cipta Kerja, terdapat pengertian PT Perorangan dengan unsur 
(1) perorangan dan 
(2) kriteria UMK. 

 1. Unsur Perorangan Perorangan berarti satu orang. 
Pengertian ini juga hanya berlaku bagi Warga Negara Indonesia (WNI) saja. Orang asing tidak boleh mendirikan PT Perorangan. Pendiri PT Perorangan hanya satu orang dan dengan adanya pemisahan antara kekayaan pribadi dengan perusahaan. Perseroan Perorangan mempunyai karakteristik tidak ada ketentuan modal dasar minimal, cukup mengisi pernyataan pendirian. 
Pendirian PT Perorangan tidak memerlukan akta notaris, cukup satu orang pendiri atau hanya memiliki satu pemegang saham, dan tidak perlu ada komisaris di dalamnya. 

2. Unsur UMK UMK berarti usaha mikro dan kecil
Kriteria usaha mikro berarti memiliki modal di bawah Rp 1.000.000.000 (satu miliar Rupiah). 
Kriteria usaha kecil berarti memiliki modal diatas Rp 1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah). 
Dengan demikian dapat dijabarkan bahwa PT Perorangan adalah PT yang didirikan oleh 1 (satu) orang dengan modal di bawah Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah)

Apa saja prosedur dan syaratnya pendirian PT Perorangan? 


Meski pendirinya hanya 1 orang, akan tetapi perlu ditegaskan bahwa PT Perorangan statusnya tetap badan hukum sama seperti PT yang selama ini kita kenal dengan adanya minimal 2 pendiri dan pemegang saham (selanjutnya disebut PT biasa). 
Status PT Perorangan sebagai badan hukum ditegaskan di Pasal 1 PP No.8 Tahun 2021 yang menyebutkan: Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil. 

PP No 8 tahun 2021 selanjutnya, menentukan bahwa kriteria modal mikro adalah usaha dengan modal dibawah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dan usaha kecil dengan modal antara Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah). 

Persyaratan Pendirian Perseroan Perorangan 


Perseroan Terbatas disebut sebagai Persero adalah badan hukum yang didirikan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan kecil. Membuat Surat pernyataan Pendirian sesuai dengan Format yang ada pada lampiran PP No. 8 tahun 2021 PP tentang Modal UMK. Perseroan perorangan didirikan hanya oleh 1 orang. Perseroan perorangan wajib memiliki Modal Dasar dan modal disetor. Sama seperti Perseroan Terbatas ketentuan modal disetor yaitu minimal 25% dari modal dasar yang dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah. Perseroan Perorangan didirikan oleh WNI dengan mengisi peryataan pendirian dalam Bahasa Indonesia WNI sebagaimana dimaksud harus memenuhi syarat yaitu : harus berusia paling rendah 17 tahun dan cakap secara hukum.

Proses Pendirian PT Perorangan  


Didirikan oleh 1 orang (termasuk Pemegang saham dan Direktur, tidak ada Komisaris) Memiliki kegiatan usaha mikro dan kecil Pendiri membuat surat pernyataan pendirian Pendaftaran secara elektronik Perseroan Perorangan melalui Menteri Hukum dan HAM RI Mengurus NPWP Perseroan Perorangan Mengurus NIB dan Izin usaha Perseroan Perorangan 

Syarat Pendirian Perseroan Perorangan 

  • KTP Pendiri 
  • NPWP Pendiri 
  • Alamat Perseroan Perorangan 
Adapun format isian pernyataan pendirian Perseroan perseroangan adalah sebagai berikut : 
  • Nama dan tempat kedudukan Perseroan perorangan; 
  • Jangka waktu berdirinya Perseroan perorangan; 
  • Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan perorangan; 
  • Jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor; 
  • Nilai nominal dan jumlah saham; 
  • Alamat Perseroan perorangan; dan 
  • Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, nomor induk kependudukan, dan nomor pokok wajib pajak dari pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham Perseroan perorangan. 

Laporan Keuangan PT Perorangan 


Perseroan perorangan wajib membuat laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut akan didaftarkan secara elektronik lalu kementerian akan menerbitkan bukti penerimaan laporan keuangan secara elektronik. 
Adapun isian format dari laporan keuangan adalah sebagai berikut : 
  • Laporan posisi keuangan; 
  • Laporan laba rugi; dan 
  • Catatan atas laporan keuangan tahun berjalan. 
Apabila Perseroan Perorangan tidak menyampaikan laporan keuangan maka akan dikenakan sanksi berupa Teguran tertulis; Penghentian hak akses atas layanan; atau Pencabutan status badan hukum. 

Perubahan Perseroan Perorangan 


Apabila Perseroan perorangan akan melakukan perubahan, maka perlu melakukan perubahan dengan mengisi surat pernyataan perubahan dengan isian perubahan sebagai berikut : 
  • Nama dan tempat kedudukan Perseroan perorangan; 
  • Jangka waktu berdirinya Perseroan perorangan; 
  • Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan perorangan; 
  • Jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor; 
  • Nilai nominal dan jumlah saham; 
  • Alamat Perseroan perorangan; dan 
  • Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, nomor induk kependudukan, dan nomor pokok wajib pajak dari pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham Perseroan perorangan. 
Pernyataan perubahan ditetapkan dengan keputusan pemegang saham perseroan perorangan yang mempunyai kekuatan hukum sama dengan rapat umum pemegang saham dan diajukan kepada Menteri secara elektronik untuk mendapatkan sertifkat pernyataan perubahan. 

Perubahan Status dari Perseroan perorangan harus mengubah statusnya jika : 
Pemegang saham menjadi lebih dari 1 orang Tidak memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diataur dalam ketentuan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil. Perubahan status tersebut dapat dilakukan dengan membuat akta perubahan melalui akta notaris dan didaftarkan secara elektronik kepada Menteri. 


Pembubaran Perseroan Perorangan 

Pembubaran Perseroan perorangan ditetapkan dengan keputusan pemegang saham Perseroan perorangan yang mempunyai kekuatan hukum sama dengan rapat umum pemegang saham yang dituangkan dalam Pernyataan Pembubaran dan diberitahukan secara elektronik kepada Menteri. 

Adapun format isian pernyataan pembubaran Perseroan perseroangan adalah sebagai berikut : 
  • Nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap Perseroan perorangan; J
  • angka waktu berakhirnya Perseroan perorangan; 
  • Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan perorangan; 
  • Jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor; 
  • Nilai nominal dan jumlah saham; 
  • Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, nomor induk kependudukan, dan nomor pokok wajib pajak dari pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham Perseroan perorangan. 
Perseroan perorangan dapat dibubarkan karena hal-hal dibawah ini : 
  • Berdasarkan keputusan Perseroan perorangan kekuatan hukum sama pemegang saham; 
  • Jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam Pernyataan Pendirian atau perubahannya telah berakhir; 
  • Berdasarkan penetapan pengadilan;
  • Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan perorangan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan; Harta pailit Perseroan perorangan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam unclangundang mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang; atau 
  • Dicabutnya perizinan berusaha Perseroan perorangan sehingga mewajibkan Perseroan perorangan rnelakukan likuidasi dengan mengisi Pernyataan Pembubaran. 

Rekening Bank atas nama PT Perorangan 


Apakah PT Perorangan bisa membuat rekening bank? PT Perorangan bisa membuka rekening bank atas nama PT dengan membuka rekening di bank umum nasional dengan membawa berkas berkas yang diperlukan,yaitu:
  • KTP pendiri PT Perorangan
  • Surat ketetapan dari kemenhumkam
  • NPWP PT Perorangan
  • Surat domisili PT Perorangan
  • NIB
Tujuan saya mendaftarkan bengkel saya sebagai PT perorangan salah satunya karena sebagai pelaku usaha mikro saya ingin belajar memisahkan keuanganpribadi dan keuangan usaha saya. UU Ciptakerja telah membantu kita pelaku UMK untuk mewujudkan usaha yang memiliki badan hukum tidak ada salahnya kita mendaftarkan dan melaporkan usaha kita ke negara.

Comments

Popular posts from this blog

Inilah Daftar Ukuran,Jenis dan Type Ball Bearing (Klaher)

Pernah bingung mencari ukuran bearing? Palagi kalo ada kerjaan mengganti bearing suatu komponen mesin dimana yng tertinggal cuma keepnya aja,hehehe.... Kalo kita udah tau diameter luar dan dalamnya kadang masih susah juga,karena orang toko kebanyakan tidak ngerti,karena stok mereka hanya mencatat type bearingnya aja. Oleh karena itu sahabat BMB yg saya cintai,kaliini saya upload gambar atau tabel Ukuran Dan Jenis Ball Bearing atau klaher atau kadang jadi laher atau laker aja... Nah ,kalo udah tau ukuran diameter dalam (d),diameter luar (D),apalagi tebalnya (B), langsung aja cari Type atau nama dari bearing tersebut,baru kita mintakan ke pelayan tokonya,biar si mbanya jg ga bingung.hehe.... Type R Baca Juga : Jenis Jenis dan Cara Membaca Kode Bearing/Klaher Duduk Type 600 Baca Juga : Inilah Daftar Ukuran,Jenis dan Type Roller Taper Bearing (Klaher Tirus) Type 6000 Baca Juga: Daftar Toko Bearing di Denpasar Bali Type 6200 Baca Juga: Bearing ASB yang Fenomenal (Tips

Daftar Ukuran Drat Pipa

Ada yang tertinggal saat saya memposting standarisasi drat , yaitu tentang pembahasan drat pipa. Kadang ketika membubut drat pada pipa yang agak tebal dan mencocokkannya dengan fittingnya,saya kurang puas dengan bentuk dan cleareance nya. Lalu rasa ingin tahu akan berapa diameter standar dari drat pipa pun muncul dan langsung melihat tabel. Mungkin juga ada rekan-rekan yang sedang mencari tabel standar ukuran drat pipa karena saya mendapati beberapa pengunjung terdampar di sini dengan keyword tersebut. Makanya saya akan share dan semoga bermanfaat. Drat luar nevel/pipa, Ada yg miring dan ada yang lurus contoh ukuran drat standar NPT Tabel Drat Pipa berdasarkan standard ANSI/ASME B1.20.1/3 Ukuran Nominal Pipa(in) Diameter Luar Pipa Threads per inch Thread pitch 1⁄16 0.3125 in (7.94 mm) 27 0.03704 in (0.94082 mm) 1⁄8 0.405 in (10.29 mm) 27 0.03704 in (0.94082 mm) 1⁄4 0.540 in (13.72 mm) 18 0.05556 in (1.41122 mm) 3⁄8 0.675 in (17.15 mm) 18 0.05556 in (1.41122 mm

Cara Mengasah Pahat Bubut

Meskipun dalam postingan sebelumnya kita tahu bahwa kita bisa membeli pahat bubut yang siap pakai,namun cara mengasah pahat bubut adalah pelajaran yang harus kita kuasai saat memulai belajar mesin bubut. Mengasah pahat adalah bagian dari tekhnik dan juga bagian dari seni. Dalam tutorial mesin bubut kali ini yang kita pelajari adalah mengasah pahat bubut HSS Kapital. Pahat bubut HSS dijual dalam keadaan  blank(belum dibuat sisi potongnya). Ukuran yang tersedia biasanya mulai dari 5/16",3/8",1/2" dst (penampang) dan panjangnya 3",4",6"dst. Pahat HSS Ada empat langkah yang harus ditempuh untuk membuat sebuah pahat bubut muka kanan, yang akan kita pakai contoh dalam kasus mengasah pahat HSS kali ini,yaitu: menggerinda di bagian ujung menggerinda sisi kirinya menggerinda sisi atasnya membulatkan ujungnya model yang menunjukkan bagian yang digerinda     Pertama kita akan menggerinda bagian depan batang HSS ini (bagian yang